RKPDESA KARANGTENGAH 2019 MASIH FAKUS PENYELESAIAN MASALAH INFRASTUKTUR

KARANGTENGAH- menyelenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pada pasal 29 peraturan tersebut menguraikan bahwa RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Kalau RPJMDesa jangka waktunya 6 tahun namun untuk RKPDesa merupakan sebagiannya yaitu 1 tahun. Idealnya RKPDesa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan untuk ditetapkan paling lambat bulan September tahun berjalan sebagai dasar penetapan APBDesa.

Walaupun belum tepat seperti yang dijadwalkan seperti peraturan di atas, Desa Karangtengah tetap melaksanakannya pada senin, 13 Agustus 2018 jam 20.00 – 23.00 WIB. Kegiatan yang dilaksanakan di Balaidesa itu dihadiri 25 orang dari berbagai unsur antara lain Pemerintah Desa, BPD, RW, RT, Karangtaruna, PKK, LPMD dan KPMD. Dengan dipandu oleh Mulyono selaku Badan Permusyawaratan Desa Karangtengah terlebih dahulu membuka musyawarah, membacakan susunan acara antara lain pencermatan RPJMDesa, pencermatan Pagu Indikatif dan gambaran umum program tahun 2019 oleh Kepala Desa, Pembentukan tim verifikasi dan pembentukan tim penyusun RKPDesa serta diskusi atau musyawarah.

Pada pencermatan RPJMDesa 2015-2019, A. Syukrillah Adhim (Kepala Desa Karangtengah) memaparkan Realisasi RPJMDesa sampai tahun 2018, program yang belum dapat direalisasikannya dan gambaran umum program 2019. Pada Rancangan RKPDesa tahun 2019 Kepala Desa Karangtengah masih akan fokus kepada penyelesaian pembangunan infrastruktur dan mengembangkan BUMDesa Karangtengah. Berharap dari pagu yang saat ini dipakai untuk menyusun APBDesa tahun 2018 antara lain Dana Desa Rp. 678.329.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 62.608.062,  Alokasi Dana Desa Rp. 335.347.000, Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 55.000.000, PAD (penerimaan lelang bondo deso) ± Rp. 50.000.000 program yang menjadi penghujung kepemimpinan Kepala Desa ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Pada kesempatan itu Sekretaris Desa yang diminta untuk menambahkan usulan program menyampaikan bahwa terkait sinergi program Pusat ataupun Daerah tentang penanggulangan kemiskinan antara lain penanganan rumah tidak layak huni, pembaharuan data penerima bantuan pangan non tunai, PKH, penyelesaian masalah warga belum punya jamban dst. Peserta musyawarah juga  ada yang mengusulkan tentang optimalisasi fungsi halaman balaidesa untuk ruang terbuka hijau, taman desa dan fasilitas olahraga.

Setelah dilakukan pencermatan RPJMDesa dan pagu indikatif tahun 2019 dibentuk tim verifikasi dari unsur dari warga masyarakat Desa dengan melibatkan Ketua RT/ RW dan tim penysusun RKPDesa dengan kepala Desa selaku pembina, sekretaris Desa selaku ketua, Suwardi (LPMD) sebagai sekretaris, anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. (tfd)

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan